Gaji UMP Papua 2022 ~ Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021. Tercatat Papua memiliki UMP tertinggi di wilayah Maluku-Papua pada tahun 2022.
Pada 2021, Papua akan memiliki upah minimum Rp 3.516.700. Artinya, ada kenaikan sekitar 1,28% atau Rp 45.232. UMP tertinggi berikutnya di wilayah Maluku-Papua adalah Papua Barat Rp 3.200.000.
Jumlah ini meningkat sekitar 2,08% dibandingkan tahun lalu. Kemudian UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231, meningkat 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Maluku memiliki UMP terendah di wilayah Maluku-Papua sebesar Rp 2.618.312 atau naik tipis 0,51% dibandingkan tahun 2021.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan UMP nasional pada tahun 2022 sebesar 1,09% untuk pekerja atau pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Angka tersebut diperoleh melalui formula perhitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Rata-rata kenaikan UMP nasional tidak mutlak, melainkan rata-rata untuk seluruh provinsi di Indonesia. Jadi, ada UMP provinsi yang lebih besar, tetapi juga ada yang lebih kecil.
Gaji UMP Papua 2022
Papua memiliki UMP tertinggi di wilayah Maluku-Papua dibandingkan provinsi lain di Indonesia pada tahun 2022, yaitu Rp 3.561.932. Pada 2021, Papua akan memiliki upah minimum Rp 3.516.700. Artinya, ada kenaikan sekitar 1,28 persen atau Rp 45.232.
Daftar Gaji UMP Maluku-Papua 2022
1. Papua
- 2022: Rp 3.561.932
- 2021: Rp 3.516.700
2. Papua Barat
- 2022: Rp3.200.000
- 2021: Rp 3.134.600
3. Maluku Utara
- 2022: Rp 2.862.231
- 2021: Rp 2.721.530
4. Maluku
- 2022: Rp 2.618.312
- 2021: Rp 2.604.960
Perbedaan UMP dan UMK
Mengutip unggahan Instagram Kemenaker, UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Ketentuan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. UMP berbeda dengan UMK dalam pelaksanaannya.
UMK adalah upah minimum yang berlaku di suatu kabupaten/kota. Penetapan tersebut mempertimbangkan keadaan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait. Semua jenis upah minimum, UMP dan UMK, ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.
Penetapan UMP dan UMK memiliki tenggat waktu yang berbeda. UMP harus ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dan upah minimum adalah tanggal 30 November tahun berjalan. Setelah ditetapkan, upah mulai menerapkan nilai upah minimum baru, mulai 1 Januari tahun berikutnya.
UMP dan UMK saling berkaitan. Nilai upah dalam UMK tidak boleh kurang dari UMP. Selanjutnya, jika ada kabupaten/kota yang telah menetapkan UMK, maka UMK di daerah tersebut akan dilaksanakan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pada masa transisi terdapat kebijakan terkait Upah Minimum Sektoral. Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:
Mengeluarkan surat keputusan tentang berakhirnya upah minimum sektoral, atau
UMP dan UMK daerah telah ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral.
Terkait upah minimum tahun 2022, perusahaan tidak boleh menunda pelaksanaannya. Kemudian perusahaan yang membayar upah yang tidak mencapai upah minimum dapat diberikan sanksi pidana.
Baca Informasi Lainnya:
Penutup
Itulah sedikit wawasan umum untuk Anda mengenai Gaji UMP Papua 2022 dan Maluku Dengan Predikat Paling Tinggi, yang mungkin dapat berguna untuk kehidupan pribadi Anda.