Daftar Gaji UMR Blitar dan Gaji UMK Blitar Tahun 2022 Terbaru

By Posted on

Gaji UMR Blitar ~ Sebagai pekerja, Anda pasti akan mendapatkan bayaran yang sama dengan tugas pekerjaan Anda. Tahukah Anda bahwa ada ketentuan mengenai gaji UMR Blitar yang harus dipatuhi oleh perusahaan.

UMR mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian pekerja di Indonesia. Saat Anda sedang bernegosiasi dengan pimpinan perusahaan, tentunya Anda bisa bertanya-tanya tentang penghasilan. Dari nilai upah yang ditawarkan, dapat diketahui apakah pendapatan tersebut berada di atas atau di bawah Upah Minimum Regional.

Isu terkait UMR menjadi tema utama yang sering digarap oleh karyawan. Namun, apakah Anda mengerti apa yang dimaksud dengan UMR? Tahukah Anda bagaimana UMR dihitung? Dalam ulasan ini Anda bisa mendapatkan semua informasi lengkap tentang UMR dan UMP.

Gaji UMR Blitar dan UMK Provinsi Jawa Timur 2022

Daftar Gaji UMR Blitar

Berikut rincian nominal gaji UMR Kota Blitar dan UMK Kota Blitar Tahun 2022:

  • Kota Blitar Rp 2.004.705
  • Kota Batu Rp 2.819.801
  • Probolinggo Rp 2.553.265
  • Pasuruan Rp. 4.290.133
  • Tulungagung Rp 2.010.000
  • Tuban Rp 2.532.234
  • Trenggalek Rp 1.938.321
  • Sumenep Rp 1.954.705
  • Situbondo Rp 1.938.321
  • Sidoarjo Rp 4.293.581
  • Sampang Rp 1.913.321
  • Ponorogo Rp 1.938.321
  • Pamekasan Rp 1.938.321
  • Pacitan Rp 1.961.154
  • Ngawi Rp 1.960.510
  • Nancy Rp 1.954.705
  • Mojokerto Rp 4.279.787
  • Malang Rp 3.068.275
  • Magetan Rp 1.938.321
  • Madiun Rp 1.951.588
  • Lumajang Rp 1.982.295
  • Lamongan Rp 2.488.724
  • Kediri Rp 2.033.504
  • Jombang Rp 2.654.095
  • Jember Rp 2.355.662
  • Gresik Rp 4.297.030
  • Bondowoso Rp. 1.954.705
  • Bojonegoro Rp 2.066.781
  • Blitar Rp 2.004.705
  • Banyuwangi Rp 2.314.278
  • Bangkalan Rp 1.954.705
  • Kota Surabaya Rp 4.300.479
  • Kota Malang Rp 2.970.502
  • Kota Madiun Rp 1.954.705
  • Kota Kediri Rp 2.085.924
  • Kota Probolinggo Rp 2.350.000
  • Kota Mojokerto Rp 2.481.302
  • Kota Pasuruan Rp 2.819.801

Besarannya tergantung masing-masing daerah yang menyesuaikan dengan kebutuhan pokok, inflasi, taraf hidup dan variabel lainnya. Skemanya, upah yang dikenal adalah Upah Minimum Regional (UMR).

UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, dan menjadi acuan pendapatan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan. Istilah UMR selanjutnya merujuk pada UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

UMP iyalah perubahan sebutan UMR Tingkat I yang diputuskan gubernur, sedangkan UMK adalah UMR Tingkat II alias standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota.

Meski dalam praktiknya sudah tidak digunakan lagi, namun UMR masih sering digunakan dalam perilaku UMP dan UMK.

Perbedaan Gaji UMR dan Gaji UMK di Indonesia

Gaji UMR Blitar

Ada beberapa spesifikasi yang berbeda di antara keduanya. Misalnya dari segi penetapan gaji atau golongan pegawai mana yang berhak menerimanya di setiap tempat sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja RI dan lain-lain. Selain itu, ada unsur-unsur lain, seperti:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 1999 menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional dibagi menjadi 2 jenis. Itu UMR level 1, levelnya ada di Provinsi. Kemudian tingkat 2 termasuk dalam tingkat kabupaten atau kota.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan tersebut direformasi menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 226 tahun 2000. Disebutkan bahwa UMR level 1 telah berubah nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sementara itu, upah level 2 berubah menjadi upah minimum atau upah minimum kota/kabupaten.

2. Berdasarkan penetapan gaji UMR dan UMK

Selanjutnya, dalam prosesnya, gubernur berhak menetapkan upah UMP masing-masing provinsi. Sedangkan jenis UMK sebenarnya sama. Namun, ia menerima usulan dari dewan DPD provinsi, kota, dan kabupaten.

Misalnya untuk penetapan UMR Provinsi Jawa Timur yang menentukan UMR adalah Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024). Sedangkan UMK bagian Kabupaten atau Kota melalui Bupati atau Walikota. Selanjutnya, tugas DPD adalah memantau langsung masyarakat untuk melacak data tertentu.

3. Kriteria Tenaga Kerja Penerima Gaji UMR

Perbedaan selanjutnya adalah posisi karyawan. Jika pekerja bekerja dengan status belum menikah atau lajang, kebutuhan dasar dan tanggungan mereka harus lebih sedikit, dibandingkan dengan pekerja yang sudah menikah dan memiliki anak.

Selain itu, bagi pegawai yang bekerja dengan proses borongan atau kontrak harian, upah diperoleh melalui jumlah absensi saat bekerja per bulan. Jika waktu kerja libur pada hari Minggu, maka haknya dibagi menjadi 25 hari kerja, dihitung sejak mulai bekerja.

4. UMR bukan bagian dari gaji pokok

Belakangan ini, sebagian orang beranggapan bahwa upah minimum ini sama dengan jumlah total atau bersih bersih ketika Anda dibayar oleh perusahaan setiap bulannya. Namun, tampaknya para pekerja akan mendapatkan beberapa keuntungan berupa tunjangan atau bonus tertentu.

Misalnya, seorang pekerja mendapatkan bonus THR ketika bulan Ramadhan tiba atau saat hari libur besar. Kemudian biasanya juga mendapatkan manfaat kesehatan berupa BPJS atau jaminan kesehatan lainnya, kacamata gratis dari kantor dengan nominal khusus jika memiliki mata minus dan hadiah lainnya.

5. Ketentuan Gaji UMR dan UMK di Setiap Daerah

Sistem remunerasi pegawai ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2013. Selain itu, juga diatur dalam SK terbaru dari pemerintah tahun 2015. Yakni terkait pemberian gaji. Apakah sesuai dari perusahaan atau mengikuti ketentuan pengupahan UMR dan UMK suatu daerah.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk semua jenis badan usaha atau perusahaan seperti PT atau CV dengan jumlah karyawan minimal kurang lebih 10 orang, sehingga karyawan dapat memperoleh upah minimum atau upah minimum regional.

6. Sistem Pembayaran Gaji UMR dan UMK

Jika karyawan memiliki kontrak maka tentu saja mereka mendapatkan upah minimum regional. Karena ketika perusahaan merekrut karyawan baru, kebanyakan dari mereka akan dikontrak minimal 2-5 tahun. pernah. Sistem ini bekerja sebagian besar hanya lima hari kerja seminggu. Gaji dapat diterima setiap tanggal 21 atau 1 setiap bulannya.

Sedangkan jika karyawan menyepakati sistem kerja kasual atau harian, umumnya gaji akan diberikan pada tanggal 25 setiap bulannya. Karena pekerjaan hanya satu hari libur dalam satu minggu. Namun, para pekerja tersebut tidak mendapatkan tunjangan seperti karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap perusahaan.

Dasar Penetapan UMR dan UMK Karyawan

Untuk menentukan gaji karyawan diperlukan penelitian yang mendalam agar kedua belah pihak dapat bekerja dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Referensinya dari DPD DPD yang sudah melakukan survei lapangan tentang KHL atau Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam penelitian KHL ini akan ditentukan beberapa faktor tambahan untuk mendapatkan kelayakan upah dengan UMMR dan upah minimum kota. Yakni dapat dilihat dari berbagai hal seperti kebutuhan perumahan atau tempat tinggal, pangan, pendidikan, sandang, kesehatan, transportasi dan lain-lain.

Selain itu, ada aspek lain berupa kebutuhan fisik dan kebutuhan hidup minimal. Jika karyawan bekerja pada level yang lebih rendah, tentu kebutuhan dan kesejahteraannya rendah. Hal selanjutnya dapat diamati dari daya beli karyawannya. Jadi sebaiknya penentuan kelayakan upah dinegosiasikan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Baca Informasi Lainnya:

Penutup

Itulah sedikit wawasan umum untuk Anda mengenai Daftar Gaji UMR Blitar dan Gaji UMK Blitar Tahun 2022 Terbaru, yang mungkin dapat berguna untuk kehidupan pribadi Anda.